jadwal diklat

BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perubahan Peraturan Presiden bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke Empat Perpres Nomor 54 Thn 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi pilihan antara lain :
1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Sertifikasi PBJ
2. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
3. Diklat Teknis Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan.
4. Memahami Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen aset, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan teknis dengan tema : “ Implementasi Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 “

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan teknis pengelolaan keuangan daerah, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas menuju akrual secara bertahap oleh pemerintah daerah.
Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara perencanaan, penyusunan program/kegiatan dalam rencana kerja dan pertanggungjawabannya, serta memberikan pemahaman tentang kedudukan kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB) dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban (penyampaian SPJ) serta pelaporan keuangan.

 Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
• Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
• Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
• Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
• Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
• Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (PP No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
• Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
• Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
• Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
• Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
• Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
• Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
• Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
• Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik Potensi maupun Kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan bimbingan Teknis Kepegawaian bekerjasama dengan Tim Pengajar BKN dan Kementerian Dalam Negeri.

Metodologi pelatihan dan asistensi diselenggarakan dalam bentuk power point dan praktek tata cara dan tekhnik penilaian prestasi kerja.

Materi Pembelajaran Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 antara lain :

UNTUK KONFIRMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

Bimtek Pengelolaan BMD Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD

Sebagaimana kita ketahui bersama semenjak Tahun 2007 sampai sekarang  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah mempertanyakan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dan menjadikan laporan keuangan SKPD sebagai bahan dalam melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan identifikasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan daerah yang banyak menjadi penyebab adanya temuan BPK-RI adalah kurang akuratnya penatausahaan dan pelaporan barang di SKPD sehingga sulit diyakini oleh BPK-RI angka-angka yag disajikan di Neraca.

Dalam rangka menghadapi hal itu, SKPD sangat perlu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusianya melalui Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD yang akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan Pada:

Materi :

  • Pandangan Umum PERMENDAGRI No. 19  Tahun 2016  (Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD);
  • Kebijakan Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  • Perencanaan dan Penganggaran;
  • Penyimpanan dan Penyaluran;
  • Inventarisasi dan Sensus Barang Daerah;
  • Perubahan Status Hukum;
  • Pemanfaatan Barang;
  • Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  • Standarisasi Sarana dan Prasarana;
  • Pemeliharaan dan  Pengamanan Barang;
  • Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
  • Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
  • Simulasi  Perhitungan Neraca Aset SKPD;
  • Tanya Jawab Study Kasus.

Catatan :

  • Registrasi Pendaftaran : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234
  • Peserta group minimal (8) delapan peserta dapat request Waktu, Tempat dan Materi pelaksanaan Bimtek.

Training Capacity Building dan Outbound 2017

Training Character Building (Capacity Building) merupakan training motivasi berbasis pada pengembangan jati diri, konsep diri dan kualitas diri.

Training Character Building ini bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter yang maksudnya bahwa setiap peserta akan mendapatkan beberapa perlakuan sehingga memiliki wawasan dan pengalaman dalam menghadapi tekanan, pilihan-pilihan sulit, tantangan dan sesuatu yang baru.

Dalam Training Character Building ini peserta akan disuguhkan beberapa materi yang berkesinambungan dan berpadu satu dengan lainnya sehingga setiap peserta akan memahami secara utuh proses pembentukan Manusia Berkarakter Mulia/Positif yang diharapkan oleh dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.

Kualitas SDM unggul yang mampu menghasilkan kinerja optimal dan Berkarakter Mulia menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi manapun, baik perusahaan maupun lembaga pemerintahan.

Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) memberikan solusi jitu berupa Training Character Building bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa untuk menjadi pribadi Berkarakter Mulia.

Pola pelaksanaan kegiatan Training Pengembangan Karakter dan Training Outbound, dengan pilihan tempat dan paket sebagai berikut :

– Puncak Bogor :  Bumi Cisarua Resort, Lembah Safari Resort dan Royal Safari Garden

– Bandung         :  Nirwana Hotel Lembang

Kegiatan selama 3 hari 2 malam ( Minimal 30 – 49 Pax) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) /Pax.
Kegiatan selama 3 hari 2 malam ( Minimal 50 – 100 Pax) sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Pax

Fasilitas :

  1. Akomodasi selama 2 malam 3 hari (Twin share)
  2. Training Pengembangan Karakter 1 Hari
  3. Fun Games Outbound
  4. Entertainment organ Tunggal
  5. Api Unggun
  6. Makan dan mineral water selama kegiatan
  7. Dokumentasi
  8. Bis Bandara – Puncak P.P

Untuk info dapat menghubungi kami : CP. 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

JADWAL DIKLAT

MATERI KEGIATAN SKPD ;
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
2. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara Serta Penerapan SAP berbasis Akrual
3. Pelatihan Kepegawaian Tentang Penyusunan SKP, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja
4. Bimtek tentang “ poin terpenting Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Inpres No.1 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Ahli PBJ
5. Penyusunan Spesifikasi dan HPS serta Penyusunan Kontrak Yang Aman Dari Sanksi Hukum
6. “ Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
7. Penyusunan RENSTRA, RENJA Dan LAKIP Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Governance

MATERI KEGIATAN DPRD DAN SEKRETARIAT ;
1. Workshop Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Daya Serap Anggaran kegiatan DPRD
2. Penguatan kapasitas Kelembagaan DPRD
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

BERIKUT KAMI INFORMASIKAN  JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2017

Biaya Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)

Catatan Untuk Fasilitas Peserta :
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK dan Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
Contact Person : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek Keprotokolan dan Humas

Dalam rangka meningkatkan knowledge dan skill pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan Teknis Keprotokolan dan Humas bekerjasama dengan Narasumber Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan Protokol Kementerian Dalam Negeri,  dengan materi bahasan antara lain :
1. Membangun Intelektualitas Dalam Keprotokolan dan Humas (Perspektif Adversity Quotient and Multipe Intellegent)
2. Mengenal Acara Resmi dan Kenegaraan
3. Tata Kunjungan Pejabat Negara/ Pemerintah ke Daerah
4. Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan dalam Keprotokolan
5. Simulasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Simulasi Acara Kepala Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

7. Mengenal Dasar-Dasar Kehumasan

Untuk konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : CP. :  0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD

Sebagaimana kita ketahui bersama semenjak Tahun 2007 sampai sekarang  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah mempertanyakan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dan menjadikan laporan keuangan SKPD sebagai bahan dalam melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan identifikasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan daerah yang banyak menjadi penyebab adanya temuan BPK-RI adalah kurang akuratnya penatausahaan dan pelaporan barang di SKPD sehingga sulit diyakini oleh BPK-RI angka-angka yag disajikan di Neraca. Baca selanjutnya