BIMTEK TUPOKSI OPD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah harus menjadi landasan untuk melakukan penataan Perangkat Daerah yang efektif (right sizing) yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan secara efesien.

Diharapkan penataan Perangkat Daerah akan mendorong efisiensi birokrasi sehingga alokasi belanja pelayanan publik termasuk belanja modal akan semakin besar.

berkenaan hal tersebut, kami menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema : ” OPTIMALISASI TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016.  

Untuk Informasi Undangan Dapat Menghubungi Kami : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perubahan Peraturan Presiden bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke Empat Perpres Nomor 54 Thn 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi pilihan antara lain :
1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Sertifikasi PBJ
2. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
3. Diklat Teknis Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan.
4. Memahami Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen aset, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan teknis dengan tema : “ Implementasi Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 “

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik Potensi maupun Kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan bimbingan Teknis Kepegawaian bekerjasama dengan Tim Pengajar BKN dan Kementerian Dalam Negeri.

Metodologi pelatihan dan asistensi diselenggarakan dalam bentuk power point dan praktek tata cara dan tekhnik penilaian prestasi kerja.

Materi Pembelajaran Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 antara lain :

UNTUK KONFIRMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

JADWAL DIKLAT

JADWAL DIKLAT

JADWAL DIKLAT

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 pada halaman 36 point No. 4 dijelaskan bahwa Pendalaman Tugas dan Pengembangan Kapasitas Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD, serta tenaga ahli dan unsur lainnya, Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop  dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI), Lembaga kami sudah terdaftar dengan Nomor Seri KTA : 130161 – AA130161.057.

Berkenaan hal tersebut diatas, kami akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi bahasan antara lain :

No. MATERI PELATIHAN :
1. Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan RKA-SKPD
2. Pedoman Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
3.

Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara Serta Penerapan SAP berbasis Akrual

4.

Pelatihan Kepegawaian Tentang Penyusunan SKP, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja

5.

Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Berdasarakan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

6. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015
7. Penyusunan Spesifikasi dan HPS serta Penyusunan Kontrak Yang Aman Dari Sanksi Hukum
8. Penyusunan RENSTRA, RENJA Dan LAKIP Pemerintah Daerah  Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Governance
9. Pelatihan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Pelatihan Perpajakan
12. Pelatihan Penyusunan DIPA
13. Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah
14. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
15. Pelatihan Penyusunan SOP Sekretariat DPRD dalam Menunjang Kinerja DPRD
16.

Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017

17. Tata Kelola dan Regulasi Persandian dan Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah
18. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN
19. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kependudukan dan Capil
20.

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA (Pengelolaan Dana Desa, Perpajakan, BumDes dll.)

21.

PELATIHAN APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN BERBASIS IT

22. Pendalaman Tugas Humas dan Protokol
23. Training Capacity Building dan Outbound

 

UNTUK INFORMASI JADWAL KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 :

Biaya Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)

(Biaya sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan jumlah peserta dan tempat kegiatan)

Catatan Untuk Fasilitas Peserta :
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam 4 Hari Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta Sertifikat Bimtek dan Tas Ransel
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)

– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

 Untuk Diklat dan Out Bound atau Tour dapat di koordinasikan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
Contact Person : 0812 2156  1818 – 0853 8415 1234

TEMPAT KEGIATAN NAMA HOTEL
JAKARTA HOTEL IBIS STYLES MANGGA DUA SQUARE/ HOTEL FAVE LTC GLODOK
BANDUNG HOTEL GRAND TJOKRO/ HOTEL CEMERLANG
YOGYAKARTA HOTEL PESSONA MALIOBORO/ HOTEL NEO/ HOTEL IBIS STYLE
SURABAYA HOTEL QUEST SURABAYA
BALI HOTEL EDEN KUTA/ HOTEL BEST WESTERN KUTA
LOMBOK HOTEL SANTOSA
BATAM HOTEL PACIFIC PALACE/ HOTEL ASTON
(DAPAT REQUEST)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
17 – 20 7 – 10 1 – 4 4 – 7 2 – 5 6 – 9
23 – 26 12 – 15 6 – 9 10 – 13 10 – 13 10 – 13
—–        22 – 25 13 – 16 18 – 21 15 – 18 27 – 30
—– —– 27 – 30 22 – 25 22 – 25 —–
—– —– —- 26 – 29 —– —–
—– —- —– —– —–

 JADWAL DIKLAT

 

Bimtek Keprotokolan dan Humas

Dalam rangka meningkatkan knowledge dan skill pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan Teknis Keprotokolan dan Humas bekerjasama dengan Narasumber Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan Protokol Kementerian Dalam Negeri,  dengan materi bahasan antara lain :
1. Membangun Intelektualitas Dalam Keprotokolan dan Humas (Perspektif Adversity Quotient and Multipe Intellegent)
2. Mengenal Acara Resmi dan Kenegaraan
3. Tata Kunjungan Pejabat Negara/ Pemerintah ke Daerah
4. Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan dalam Keprotokolan
5. Simulasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Simulasi Acara Kepala Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

7. Mengenal Dasar-Dasar Kehumasan

Untuk konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : CP. :  0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD

Sebagaimana kita ketahui bersama semenjak Tahun 2007 sampai sekarang  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah mempertanyakan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dan menjadikan laporan keuangan SKPD sebagai bahan dalam melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan identifikasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan daerah yang banyak menjadi penyebab adanya temuan BPK-RI adalah kurang akuratnya penatausahaan dan pelaporan barang di SKPD sehingga sulit diyakini oleh BPK-RI angka-angka yag disajikan di Neraca. Selengkapnya