TATA KELOLA DAN REGULASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH

TATA KELOLA DAN REGULASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH

TATA KELOLA DAN REGULASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memberikan pemahaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Praturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara serta Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi diLingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Persandian  adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan menyelenggarakan diklat teknis selama 2 (Dua) hari.

Untuk informasi dapat menghubungi kami : 081221561818-085384151234

 

TEMPAT KEGIATAN NAMA HOTEL
JAKARTA HOTEL IBIS STYLES MANGGA DUA SQUARE/ HOTEL FAVE LTC GLODOK
BANDUNG HOTEL GRAND TJOKRO/ HOTEL CEMERLANG
YOGYAKARTA HOTEL PESSONA MALIOBORO/ HOTEL NEO/ HOTEL IBIS STYLE
SURABAYA HOTEL QUEST SURABAYA
BALI HOTEL EDEN KUTA/ HOTEL BEST WESTERN KUTA
LOMBOK HOTEL SANTOSA
BATAM HOTEL PACIFIC PALACE/ HOTEL ASTON
(DAPAT REQUEST)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
17 – 20 7 – 10 1 – 4 4 – 7 2 – 5 6 – 9
23 – 26 12 – 15 6 – 9 10 – 13 10 – 13 10 – 13
—–        22 – 25 13 – 16 18 – 21 15 – 18 27 – 30
—– —– 27 – 30 22 – 25 22 – 25 —–
—– —– —- 26 – 29 —– —–

TATA KELOLA DAN REGULASI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PADA PEMERINTAH DAERAH

DIKLAT DESA APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN

DIKLAT DESA APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN

DIKLAT DESA APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN

Salah satu semangat lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu indikator Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis adalah Desa yang tertib administrasi dan kualitas pelayanannya dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa telah ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan  mampu mewujudkan tertib administrasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya,  manajemen administrasi di desa masih ditemui banyak permasalahan diantaranya belum tertibnya administrasi pemerintahan desa.

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa, Pemerintah menetapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Pemendagri tersebut mengatur standar pelayanan minimal yang diberikan Desa terhadap masyarakat, yang menuntut adanya percepatan, kemudahan, efektivitas dan keterbukaan pelayanan serta mendorong adanya peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja Pemerintah Desa.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pelayanan serta dalam rangka mendukung implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa maka Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang bekerjasama dengan PPIP merancang Bangun APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN, yang dapat dimanfaatkan oleh desa – desa diseluruh Indonesia.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan menawarkan Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan yang akan dilatih khusus oleh Tim Pengajar Balai Besar PMD Kemendagri Malang selaku perancang Aplikasi.

Untuk Info Dapat Menghubungi Kami : 081221561818 – 085384151234

DIKLAT DESA APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN

Training Capacity Building dan Outbound 2017

Training Character Building (Capacity Building) merupakan training motivasi berbasis pada pengembangan jati diri, konsep diri dan kualitas diri.  Training Character Building ini bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter yang maksudnya bahwa setiap peserta akan mendapatkan beberapa perlakuan sehingga memiliki wawasan dan pengalaman dalam menghadapi tekanan, pilihan-pilihan sulit, tantangan dan sesuatu yang baru.  Dalam Training Character Building ini peserta akan disuguhkan beberapa materi yang berkesinambungan dan berpadu satu dengan lainnya sehingga setiap peserta akan memahami secara utuh proses pembentukan Manusia Berkarakter Mulia/Positif yang diharapkan oleh dirinya, keluarganya, dan lingkungannya.

Kualitas SDM unggul yang mampu menghasilkan kinerja optimal dan Berkarakter Mulia menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi manapun, baik perusahaan maupun lembaga pemerintahan.  Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) memberikan solusi jitu berupa Training Character Building bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa untuk menjadi pribadi Berkarakter Mulia.

Pola pelaksanaan kegiatan Training Pengembangan Karakter dan Training Outbound, dengan pilihan tempat dan paket sebagai berikut :

– Puncak Bogor :  Bumi Cisarua Resort, Lembah Safari Resort dan Royal Safari Garden

– Bandung         :  Nirwana Hotel Lembang

  1. Kegiatan selama 3 hari 2 malam ( Minimal 30 – 49 Pax) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) /Pax.
  2. Kegiatan selama 3 hari 2 malam ( Minimal 50 – 100 Pax) sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)/Pax

     Fasilitas :

  1. Akomodasi selama 2 malam 3 hari (Twin share)
  2. Training Pengembangan Karakter 1 Hari
  3. Fun Games Outbound
  4. Entertainment organ Tunggal
  5. Api Unggun
  6. Makan dan mineral water selama kegiatan
  7. Dokumentasi
  8. Bis Bandara – Puncak P.P

     Untuk info dapat menghubungi kami : CP. 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

DPP ALPEKSI

Sesuai amanat Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, pada halaman 36 point No. 4 dijelaskan bahwa Pendalaman Tugas dan Pengembangan Kapasitas Pejabat Daerah dan staf Pemerintah Daerah dan Pimpinan/Anggota DPRD, serta tenaga ahli dan unsur lainnya, Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Workshop  dapat dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI), Lembaga kami Pusat Pengembangan informasi Pemerintahan (PPIP) sudah terdaftar dengan Nomor Seri KTA : 130161 – AA130161.057.

Berkenaan hal tersebut kami mengundang SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia untuk mengikuti Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah/Kepegawaian/Penyusunan Rancangan RPJMD/Pengelolaan Aset Daerah/Pengadaan Barang dan Jasa/Keprotokolan dan Humas/ Perpajakan/ Penyusunan PERDA dan materi lain sesuai kebutuhan.

Untuk informasi jadwal dapat menghubungi kami : 0812 2156 1818 / 0853 8415 1234

untuk informasi keanggotaan : www.alpeksi.org

Bimtek Keuangan

Sehubungan dengan semakin banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja perjalanan dinas, maka pemahaman pejabat daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tentang peraturan perundang-undangan, teknis pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah harus ditingkatkan.

Untuk Informasi dapat menghubungi kami : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)

____Arsip merupakan hal yang sangat penting karena arsip merupakan aset pemerintah dan perlu diselamatkan namun seringkali arsip dianggap sebagai sampah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan arsip yang baik, terutama ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP serta merupakan alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kamajuan teknologi yang telah menjadikan dunia semakin terbuka turut serta berpengaruh dalam hal pengelolaan arsip.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai menejemen kearsipan untuk itu kami akan melaksanakan Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)