All posts by: Ashari

BIMTEK KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PP NO.11 TAHUN 2017

Manajemen kepegawaian di Indonesia proses kegiatannya tidak jauh berbeda dengan proses manajemen kepegawaian pada umumnya, yakni dimulai dari proses kegiatan rekrutmen pegawai, pengembangan, promosi, renumerasi, disiplin, dan pensiun. Menindaklanjuti Undang-undang  Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan bekerja sama dengan para narasumber kompeten dibidangnya, mengundang Bapak/Ibu Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para bagian/staf terkait untuk hadir pada Bimbingan Teknis Nasional tentang : “Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017”

Untuk Informasi CP. 081221561818 – 085384151234

DIKLAT DESA – APLIKASI SISDES DAN PELAYANAN BERBASIS IT

Salah satu semangat lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Salah satu indikator Desa kuat, maju, mandiri dan demokratis adalah Desa yang tertib administrasi dan kualitas pelayanannya dengan cepat, tepat dan akurat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa telah ditetapkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang diharapkan  mampu mewujudkan tertib administrasi yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya,  manajemen administrasi di desa masih ditemui banyak permasalahan diantaranya belum tertibnya administrasi pemerintahan desa.

Saat ini, Desa diberi kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri (otonomi desa) dan diberi alokasi anggaran yang relatif besar, otomatis masyarakat akan mengamati dan menuntut pelayanan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa terhadap masyarakat masih belum cukup memadai, kurang transparan, masih lambat dan belum akurat. Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa, Pemerintah menetapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Pemendagri tersebut mengatur standar pelayanan minimal yang diberikan Desa terhadap masyarakat, yang menuntut adanya percepatan, kemudahan, efektivitas dan keterbukaan pelayanan serta mendorong adanya peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja Pemerintah Desa.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pelayanan serta dalam rangka mendukung implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa maka Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malang bekerjasama dengan PPIP Training Centre merancang Bangun APLIKASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN PELAYANAN, yang dapat dimanfaatkan oleh desa – desa diseluruh Indonesia.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya suatu upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur desa serta penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang mudah dan tepat guna, kami dari Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP Training Centre) menawarkan Pelatihan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan yang akan dilatih khusus oleh Tim Pengajar Balai Besar PMD Kemendagri Malang selaku perancang Aplikasi.

Untuk Info Dapat Menghubungi Kami : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK TUPOKSI OPD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah harus menjadi landasan untuk melakukan penataan Perangkat Daerah yang efektif (right sizing) yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan secara efesien.

Diharapkan penataan Perangkat Daerah akan mendorong efisiensi birokrasi sehingga alokasi belanja pelayanan publik termasuk belanja modal akan semakin besar.

berkenaan hal tersebut, kami menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema : ” OPTIMALISASI TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016.  

Untuk Informasi Undangan Dapat Menghubungi Kami : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perubahan Peraturan Presiden bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke Empat Perpres Nomor 54 Thn 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi pilihan antara lain :
1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Sertifikasi PBJ
2. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
3. Diklat Teknis Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan.
4. Memahami Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD. Melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/BMD serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/BMD. Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen aset, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan teknis dengan tema : “ Implementasi Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 “

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan teknis pengelolaan keuangan daerah, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas menuju akrual secara bertahap oleh pemerintah daerah.
Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara perencanaan, penyusunan program/kegiatan dalam rencana kerja dan pertanggungjawabannya, serta memberikan pemahaman tentang kedudukan kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB) dalam hal penatausahaan, pertanggungjawaban (penyampaian SPJ) serta pelaporan keuangan.

 Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
• Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
• Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
• Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
• Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
• Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
• Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
• Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (PP No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
• Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
• Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
• Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
• Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
• Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
• Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
• Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
• Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
• Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

UNTUK INFORMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Era Otonomi Daerah harus di ikuti oleh dukungan pembiayaan Keuangan Daerah yang kuat untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan Program Pemerintah Daerah Peningkatakan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di Daerah. Ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Daerah adalah merupakan satu keharusan, namun bukan berarti uang adalah satu- satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata- mata mengharapkan sepenuhnya Dana Bagi Basil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan bimbingan teknis dengan materi :

  1. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
    2. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  2. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)
  3. Tata Cara Penghitungan Pajak Sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
  4. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
    6. Tata cara Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
    7. Ketentuan Umum Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah/BUMN/BUMD
  5. Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

UNTUK INFORMASI JADWAL CP : 081221561818 – 085384151234

BIMTEK KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik Potensi maupun Kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan bimbingan Teknis Kepegawaian bekerjasama dengan Tim Pengajar BKN dan Kementerian Dalam Negeri.

Metodologi pelatihan dan asistensi diselenggarakan dalam bentuk power point dan praktek tata cara dan tekhnik penilaian prestasi kerja.

Materi Pembelajaran Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 antara lain :

UNTUK KONFIRMASI DAPAT MENGHUBUNGI : 081221561818 – 085384151234

JADWAL DIKLAT

MATERI KEGIATAN SKPD ;
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
2. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara Serta Penerapan SAP berbasis Akrual
3. Pelatihan Kepegawaian Tentang Penyusunan SKP, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja
4. Bimtek tentang “ poin terpenting Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan ke 4 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Inpres No.1 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Ahli PBJ
5. Penyusunan Spesifikasi dan HPS serta Penyusunan Kontrak Yang Aman Dari Sanksi Hukum
6. “ Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
7. Penyusunan RENSTRA, RENJA Dan LAKIP Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Clean Governance

MATERI KEGIATAN DPRD DAN SEKRETARIAT ;
1. Workshop Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Daya Serap Anggaran kegiatan DPRD
2. Penguatan kapasitas Kelembagaan DPRD
3. Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

BERIKUT KAMI INFORMASIKAN  JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2017

Biaya Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)

Catatan Untuk Fasilitas Peserta :
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK dan Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
Contact Person : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234