Februari 2016

Diklat Auditor Inspektorat

Dalam rangka mewujutkan terciptanya tatakelola keuangan negara yang transparan dan akuntable dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang baik disamping pengendalian dan pengawasan yang memadai dan efektif.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan untuk melakukan penilaian terhadap suatu entitas apakah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara ekonomis, efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance.

Pengawasan terhadap tanggungjawab dan pengelolaan keuangan negara dari segi subyek atau pelaku pengawasan dibedakan menjadi pengawasan legislatif, pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Inspektorat merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, monitoring dan evaluasi. Secara sederhana pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan yang telah digariskan dan aturan yang diberikan dengan maksud :

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggungjawab.
2. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
3. Menegakkan peraturan yang berlaku.
4. Mengamankan keuangan negara.

Berkenaan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) bersama Tim Pengajar Senior Auditor BPK – RI akan menyelenggarakan bimbingan teknis dengan tema : “ Optimalisasi Peranan Inspektorat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan “.

Untuk Informasi dapat menghubungi : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah di Tahun 2015 akan lebih berat dan lebih cepat. Hal ini karena terus bergulirnya kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perubahan Peraturan Presiden bidang pengadaan-pun susul menyusul, dimulai dengan hadirnya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke Empat Perpres Nomor 54 Thn 2010 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Apabila tidak, maka dapat menjadi ancaman bagi pengelola pengadaan, karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa termasuk dapat terseret ke ranah TUN, Pidana dan Perdata.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan materi pilihan antara lain :
1. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No.4 Tahun 2015 dan Ujian Nasional Sertifikasi PBJ
2. Strategi Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Manajemen Terpadu Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Bedasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
3. Diklat Teknis Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan.
4. Memahami Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa

5. Pedoman Pengadaan Alat Kesehatan Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue).

BERIKUT KAMI INFORMASIKAN  JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2016

Biaya Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)

Catatan Untuk Fasilitas Peserta :
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK dan Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang dan Cash Back Masing-Masing 1.000.000,-)

– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Untuk Diklat dan Out Bound atau Tour dapat di koordinasikan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
Contact Person : 0812 2156  1818 – 0853 8415 1234/ Web.: www.diklat.pemda.org

TEMPAT KEGIATAN NAMA HOTEL
JAKARTA HOTEL FAVE GLODOK/ HOTEL IBIS HARMONI/ HOTEL OASIS AMIR
BANDUNG HOTEL GRAND TJOKRO/ HOTEL CEMERLANG/ GRAND SETIABUDI
YOGYAKARTA HOTEL MUTIARA/ HOTEL NEO/ HOTEL IBIS STYLE
SURABAYA HOTEL SAHID/ GRAND DARMO
BALI HOTEL EDEN KUTA/ HOTEL BEST WESTERN KUTA
LOMBOK HOTEL THE SANTOSA
BATAM HOTEL PACIFIC PALACE/ HOTEL ASTON
(DAPAT REQUEST JADWAL)

 

 

Bimtek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dan mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Oleh karena itu selain perlu peningkatan integritas, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan baik Potensi maupun Kompetensi setiap personil dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan bimbingan Teknis Kepegawaian bekerjasama dengan Tim Pengajar BKN dan Kementerian Dalam Negeri.

Metodologi pelatihan dan asistensi diselenggarakan dalam bentuk power point dan praktek tata cara dan tekhnik penilaian prestasi kerja.

Materi Pembelajaran Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 antara lain :

BERIKUT KAMI INFORMASIKAN  JADWAL DIKLAT TAHUN ANGGARAN 2017

Biaya Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam)

Catatan Untuk Fasilitas Peserta :
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi Coffe Break 2x dan Lunch 2x serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK dan Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang dan Cash Back Masing-Masing 1.000.000,-)

– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan

Untuk Diklat dan Out Bound atau Tour dapat di koordinasikan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi :
Contact Person : 0812 2156  1818 – 0853 8415 1234/ Web.: www.diklat.pemda.org

Bimtek Keprotokolan dan Humas

Dalam rangka meningkatkan knowledge dan skill pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan (PPIP) akan melaksanakan Bimbingan Teknis Keprotokolan dan Humas bekerjasama dengan Narasumber Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan Protokol Kementerian Dalam Negeri,  dengan materi bahasan antara lain :
1. Membangun Intelektualitas Dalam Keprotokolan dan Humas (Perspektif Adversity Quotient and Multipe Intellegent)
2. Mengenal Acara Resmi dan Kenegaraan
3. Tata Kunjungan Pejabat Negara/ Pemerintah ke Daerah
4. Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan dalam Keprotokolan
5. Simulasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6. Simulasi Acara Kepala Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

7. Mengenal Dasar-Dasar Kehumasan

Untuk konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi : CP. :  0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek Perpajakan Pemerintah/BUMN/BUMD

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Era Otonomi Daerah harus di ikuti oleh dukungan pembiayaan Keuangan Daerah yang kuat untuk dapat melaksanakan dan merealisasikan Program Pemerintah Daerah Peningkatakan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan di Daerah. Ketersediaan pembiayaan dalam menjalankan roda organisasi Pemerintah Daerah adalah merupakan satu keharusan, namun bukan berarti uang adalah satu- satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan. Ketersediaan kemampuan keuangan daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata- mata mengharapkan sepenuhnya Dana Bagi Basil (DBH) dari Pemerintah Pusat.

Berkenaan hal tersebut diatas, Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan akan melaksanakan bimbingan teknis dengan materi :

1. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
2. Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

4. Tata Cara Penghitungan Pajak Sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

5. Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
6. Tata cara Pengisian e-SPT bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
7. Ketentuan Umum Perpajakan bagi Bendahara Pemerintah/BUMN/BUMD

8. Aspek Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk Info dapat menghubungi kami : CP. 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234