Januari 2016

Pelatihan Administrasi Keuangan dan Perencanaan

Pelatihan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyusunan perencanaan kegiatan tahunan yang baik, disertai kemampuan menyusun budget dan mengelolan keuangan, kemampuan menyusun proposal kerjasama, perpajakan, anggaran, serta tata cara penyusunan laporan kinerja yang merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap unit kerja. Tujuan khusus dari masing masing pelatihan dijabarkan pada bagian Jenis-jenis Pelatihan :
1. Pelatihan Budgeting dan Administrasi Keuangan
2. Pelatihan Penulisan Proposal Kerjasama Pemerintah dan Internasional
3. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola
4. Pelatihan Perpajakan
5. Pelatihan Penyusunan DIPA
6. Pelatihan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)
7. Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja

untuk kebutuhan materi diatas dapat menghubungi kami : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek Penyusunan RPJM Daerah

___Dalam penyusunan RPJM Daerah, 2015 – 2020, sebagaimana yang sudah terjadi pada periode sebelumnya, terdapat sejumlah kendala teknis yang sangat krusial. Tiga diantara kendala krusial dimaksud kami uraikan dalam Lampiran Surat ini. Untuk mempersiapkan naskah RPJM Daerah, 2015 – 2020, yang senafas dengan perkembangan keadaan dan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda, kami berencana menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan RPJM Daerah, 2015 – 2020, dengan mata pelajaran sebagaimana tertuang di dalam Jadual Acara terlampir

KENDALA UTAMA PENYUSUNAN RPJM DAERAH, 2009 – 2014

1. Tim Penyusun lebih banyak menguasai buku pedoman penyusunan RPJM Daerah, sebagaimana tertuang di dalam Permendagri No. 54 tahun 2010 dan Permendagri No. 8 tahun 214 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, sedangkan data dan statistik turunan setiap Urusan wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD, kurang mendapat perhatian. Akibatnya, naskah RPJM Daerah yang satu seringkali mengandung muatan yang sama dengan RPJM Daerah yang lain;
2. Visi dan Misi calon Kepala Daerah dirumuskan dalam yngkapan yang sangat generik dan makro, sehingga menguraikan Visi dan Misi dimaksud ke dalam Target Kinerja Tahunan setiap SKPD menjadi sangat sulit;
3. Penyusunan RPJM Daerah juga harus merujuk pada Analisis Kondisi Umum Daerah, terutama Analisis PDRB (atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan). Seyogyanya, semua sektor yang memberi dan atau terkena pengaruh sektor PDRB mendapat perhatian khusus, baik dalam bentuk kebijakan maupun alokasi anggaran tahunan;
4. Bab IV tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan daerah tidak memuat uraian tentang kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan belum dilengkapi dengan analisis keuangan daerah lima tahun ke depan. Bab IV RPJM Daerah pada periode sebelumnyha hanya memuat data terbatas secara time series tentang perkembangan kenaikan dan penurunan keuangan daerah pada bidang-bidang tertentu saja;
5. Sehubungan dengan itu, penekanan utama Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan RPJM Daerah 2015 – 2020 yang kami tawarkan akan difokuskan pada aspek-aspek berikut, sebagaimana dicetak dengan huruf Tebal :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A. PDRB (Penentuan program unggulan sesuai PDRB);
B. KONDISI GEOGRAFIS (Penentuan program unggulan sesuai kontur dan struktur wilayah)
C. STATISTIK BIDANG SOSBUD (Penentuan program unggulan sesuai nilai budaya)
D. STATISTIK BIDANG EKONOMI (Penentuan program unggulan sesuai kondisi ekonomi)
E. STATISTIK BIDANG FISIK PRASARANA (Penentuan program unggulan sesuai kondisi infrastruktur)
F. STATISTIK BIDANG PEMERINTAHAN UMUM (Penentuan program unggulan sesuai kondisi pemerintahan umum)
BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. ANALISIS DAN PROYEKSI PENDAPATAN
B. ANALISIS DAN PROYEKSI BELANJA
C. ANALISIS DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN
D. RENCANA PENYUSUNAN NERACA ASET
BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (Analisis SWOT)
BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI (Teknis Perumusan Kebijakan Strategis)
BAB VI : MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM (Teknis Penyusunan Rencana Strategis 2015-2020)
BAB VII : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII : PENUTUP
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami : 0853 8415 1234 – 0812 2156 1818

Bimtek Keuangan

Sehubungan dengan semakin banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja perjalanan dinas, maka pemahaman pejabat daerah, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tentang peraturan perundang-undangan, teknis pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas daerah harus ditingkatkan.

Untuk Informasi dapat menghubungi kami : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234

Bimtek SOP Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota dibentuk yang disusun organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sekretariat DPRD memegang peran yang sangat strategis dan krusial dalam menunjang kinerja DPRD baik secara administrasi maupun dalam tatanan protokoler. Untuk mengoptimalisasi tugas dan fungsi sekretariat DPRD perlu kiranya pembekalan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tupoksi Sekretariat DPRD.

Untuk materi dapat menghubungi kami : 0812 2156 1818 – 0853 8415 1234