Desember 2015

Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)

____Arsip merupakan hal yang sangat penting karena arsip merupakan aset pemerintah dan perlu diselamatkan namun seringkali arsip dianggap sebagai sampah. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan arsip yang baik, terutama ketika ada pemeriksaan dari BPK maupun BPKP serta merupakan alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kamajuan teknologi yang telah menjadikan dunia semakin terbuka turut serta berpengaruh dalam hal pengelolaan arsip.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai menejemen kearsipan untuk itu kami akan melaksanakan Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah Serta Simulasi Perhitungan Neraca Aset SKPD

Sebagaimana kita ketahui bersama semenjak Tahun 2007 sampai sekarang  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) telah mempertanyakan laporan keuangan yang disusun oleh SKPD dan menjadikan laporan keuangan SKPD sebagai bahan dalam melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan identifikasi hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan daerah yang banyak menjadi penyebab adanya temuan BPK-RI adalah kurang akuratnya penatausahaan dan pelaporan barang di SKPD sehingga sulit diyakini oleh BPK-RI angka-angka yag disajikan di Neraca. Baca selanjutnya

Bimtek Keuangan Daerah

Baca selanjutnya

Diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Sehubungan dengan dilaksanakan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan kebijakan, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung lainnya. Persiapan ini dilakukan melalui meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur daerah, melalui pelatihan dan bimbingan teknis tentang substansi dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai pedoman untuk pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Baca selanjutnya